APDESI Jateng Suarakan Keresahan Kepala Desa soal MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
GNNINDONESIA.COM, Jakarta — Sekretaris APDESI Jawa Tengah, Sulaiman, menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi program nasional, khususnya terkait program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media usai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tahun 2026 yang digelar pada 28–30 Januari 2026 di Jakarta, Kamis (29/1).
Munas V APDESI tahun ini mengusung tema “Konsolidasi Organisasi dalam Mendukung Implementasi Asta Cipta Pemerintahan Prabowo–Gibran”, yang menekankan peran strategis desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Sulaiman mengungkapkan bahwa dalam praktik di lapangan, banyak program strategis desa justru tidak memberikan ruang optimal bagi kepala desa dan pemerintah desa untuk berperan aktif.
“Di desa ini kan banyak isu, termasuk program MBG. Faktanya, program-program itu lebih banyak dimonopoli oleh orang-orang yang punya modal besar. Kami sebagai kepala desa, bukan hanya di Jawa Tengah, sering kali hanya jadi penonton. Programnya jalan, tapi desa hanya ikut arus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti implementasi Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.
“Koperasi Desa Merah Putih juga sama saja. Kami di desa justru jadi bingung. Merah putih, tapi kepala desa hanya diberikan ‘tangan’, tidak benar-benar diberi peran penuh. Harapan kami, baik di program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah benar-benar memperhatikan peran kepala desa,” tegas Sulaiman.
Menurutnya, kepala desa di seluruh Indonesia berharap kebijakan pemerintah pusat tidak hanya berhenti pada konsep dan regulasi, tetapi juga memberikan ruang nyata bagi desa untuk mengelola, mengawasi, dan merasakan manfaat langsung dari program-program tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sulaiman juga menyampaikan pandangannya terkait dinamika pemilihan Ketua Umum APDESI periode 2026–2031. Ia mengakui memiliki kecenderungan mendukung salah satu kandidat yang dinilai memiliki rekam jejak nyata dalam membangun desa.
“Kalau saya cenderung ke kandidat dari Jawa Tengah. Saya punya kandidat Ketua APDESI, yakni Kepala Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, Bapak Junaedi Mulyono, SH,” ungkapnya.
Menurut Sulaiman, Junaedi Mulyono merupakan figur yang telah membuktikan keberhasilannya dalam mengembangkan desa wisata berbasis potensi lokal hingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan.
“Beliau itu bukan sekadar bicara konsep, tapi ada bukti. Desa wisata Ponggok berhasil menghasilkan pendapatan asli desa dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Harapan kami, ke depan beliau bisa membawa perubahan bagi para kepala desa di seluruh Indonesia, khususnya dalam urusan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.