Aplikasi SIPUKAT Mainkan Peran Penting Dalam Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Pemberian Sertifikat Milik Transmigran

JAKARTA, GNNINDONESIA.COM, 31 Oktober 2023 – Dra. Diah Eka Puspaningrum, M.Si, Jabatan Fungsional Perencanaan Madya di Kementerian Desa PDT dan
Transmigrasi Direktorat
Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, yang juga merupakan Inovator dari Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT), telah menerima undangan dari Kementerian Perekonomian untuk berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria Tahun 2023. Rapat tersebut diadakan di Jakarta pada Selasa (31/10/2023).

Diah menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, Kementerian Perekonomian meminta kerjasama kepada Kementerian Desa, khususnya di bidang transmigrasi, untuk membantu penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi. Kementerian Desa telah melakukan pencadangan lahan dan merencanakan kawasan transmigrasi, serta melanjutkan kegiatan Rencana Satuan Pengembangan (RSKP) yang selalu melibatkan transmigran. Dari ditemukannya muncul sertifikat hak milik transmigran (SHM). Saat ini, SHM tersebut terdapat di 103 satuan pemukiman dengan total 36.441 bidang lahan, yang telah diunggah ke dalam aplikasi SIPUKAT.

Lebih lanjut, Diah juga menjelaskan bahwa selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai reforma agraria, termasuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang terkait dengan lahan transmigrasi. Data-data seperti penempatan transmigran juga dibahas dalam rapat ini. Kementerian Desa bekerja sama dengan ATR BPN untuk peta dasar, yang nantinya akan terintegrasi ke dalam aplikasi SIPUKAT. Selain itu, Kementerian Desa juga akan bekerja sama dengan GTR (Gerakan Tanah Rakyat) untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang telah dimiliki SHM di kawasan transmigrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Dra. Diah Eka Puspaningrum juga bertemu dengan Wamen (Wakil Menteri) dalam acara Rakernas. Ini merupakan pertama kalinya Kementerian Desa berpartisipasi dalam acara seperti ini, yang sebelumnya hanya melibatkan Kementerian Perekonomian. Partisipasi ini dilakukan karena terkait dengan lahan transmigrasi. Diah mengungkapkan bahwa aplikasi SIPUKAT telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk sosialisasi di kampus-kampus dan media massa.

Selain itu, aplikasi SIPUKAT juga telah mencakup sentra produksi transmigran dan produk-produk transmigrasi di 209 lokasi transmigrasi. Data-data terkait agraria, seperti LHK, juga telah terintegrasi dalam aplikasi. Kementerian Desa berharap dapat terus mengembangkan aplikasi ini dan meningkatkan jumlah pemukiman yang tercakup, sesuai dengan harapan dan alokasi dana yang diberikan.

Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi dan memperkuat reforma agraria di Indonesia.