NasionalPolitik

Sekjen PKN, Sri Mulyono: Prihatin dengan Kondisi Politik Pragmatis Saat Ini

JAKARTA, GNNINDONESIA.COM, Dalam suasana yang hangat dan penuh perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono, menyoroti kondisi politik pragmatis yang tengah mengemuka menjelang Pesta Demokrasi 2024. Dalam paparannya, Sri Mulyono mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah isu krusial yang perlu mendapat kritik dan evaluasi menyeluruh agar tidak membahayakan landasan demokrasi yang kita junjung.

“Pesta demokrasi 2024 menuntut kita semua untuk melihat lebih dalam terkait sistem yang diterapkan. Jika tidak dilakukan evaluasi yang cermat, kita berpotensi menghadapi ancaman serius terhadap esensi demokrasi itu sendiri,” ungkap Sri Mulyono dengan tegas.

Salah satu fokus utama dari kritik Sri Mulyono adalah sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilihan umum 2024. Meskipun pada awalnya tujuannya baik, namun realitanya, sistem ini telah menjadi panggung bagi perlombaan logistik yang melampaui batas wajar.

“Kami sangat prihatin melihat adu kuat logistik yang terjadi. Ini bukan lagi soal gagasan dan kualitas caleg, tetapi lebih pada kecenderungan pragmatis dan dominasi kekuatan finansial. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas politik dan demokrasi kita, tetapi juga menempatkan kekuasaan di tangan segelintir orang dengan sumber daya besar,” tambahnya.

Sri Mulyono juga menyoroti dampak negatif dari sistem politik yang terlalu bergantung pada aspek pragmatis dan logistik yang berlebihan. Menurutnya, hal ini tidak hanya meningkatkan risiko korupsi, tetapi juga menghambat terciptanya wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas.

“Dengan sistem yang berfokus pada kekuatan finansial, kita akan kesulitan menciptakan legislatif yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Ini adalah ancaman serius terhadap fondasi demokrasi kita,” jelas Sri Mulyono dengan nada prihatin.

Saat ditanya mengenai pandangannya terhadap sistem proporsional tertutup, Sri Mulyono menyatakan bahwa meskipun pada pandangan awalnya sistem ini terlihat lebih sesuai, namun pilihan kembali pada partai-partai menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi, visi, ideologi, dan program-partai yang berlandaskan Pancasila.

“Sistem proporsional tertutup memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai untuk menjalankan misi dan visi mereka dengan lebih konsisten. Ini membuka peluang bagi terciptanya pemerintahan yang lebih kokoh dan berintegritas,” tambahnya.

Meski PKN sebagai partai yang relatif muda dengan usia 2,5 tahun, Sri Mulyono menegaskan komitmennya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam konteks pemilu. Ia menyoroti beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk perbaikan sistem pemilu ke depan.

“Pertama, perbaikan sistem pemilu menjadi hal yang mendesak. Kedua, pemisahan antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif harus diwujudkan untuk mencegah kebingungan dan memastikan proses berjalan dengan baik. Ketiga, masa jabatan 5 tahun tidak boleh lagi dipakai kembali dalam pemilu berikutnya untuk mencegah monopoli kekuasaan,” paparnya.

Sri Mulyono juga menyoroti perlunya menurunkan Parlement Threshold (PT) dan Ambang Batas Pilpres untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai kecil dan menghindari dominasi oleh kelompok oligarki.

“Kita harus menjaga agar suara rakyat benar-benar terwakili dalam sistem politik kita. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat fondasi demokrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan bagi masyarakat luas,” tutup Sri Mulyono dengan penuh keyakinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *