DPP GAN Dorong Pimpinan Baru BGN Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Negara

GNN IIndonesia, Jakarta.- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara (GAN) mendorong jajaran Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan program dan anggaran negara yang berada di bawah kewenangan lembaga tersebut.

Ketua Umum DPP GAN, Muhammad Burhanuddin, mengatakan bahwa besarnya kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BGN harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang kuat, profesional, dan terbuka. Menurutnya, tata kelola yang baik akan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Burhanuddin menilai pergantian kepemimpinan di tubuh BGN menjadi kesempatan yang tepat untuk melakukan berbagai penguatan kelembagaan, khususnya pada aspek pengawasan, pelaporan, dan pengendalian penggunaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting mengingat cakupan program BGN yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Saat ini, BGN menjadi salah satu lembaga yang memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui berbagai program pemenuhan gizi. Salah satu program terbesar yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan secara bertahap di berbagai daerah.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengelola dana tersebut secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, penguatan sistem akuntabilitas harus menjadi prioritas utama kepemimpinan baru.

Adapun susunan pimpinan baru BGN terdiri dari Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. DPP GAN menilai komposisi tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk memperkuat tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Nanik Sudaryati Deyang dinilai memiliki pengalaman dalam bidang komunikasi publik dan pelaksanaan program strategis yang dapat membantu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sementara Agustina Arumsari membawa pengalaman panjang dalam bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara.

Di sisi lain, Mayjen TNI Trenggono dinilai memiliki kemampuan manajerial dan logistik yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif hingga ke tingkat daerah. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu memperkuat seluruh aspek pengelolaan program di lingkungan BGN.

Burhanuddin menjelaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima program.

Menurutnya, keterbukaan informasi yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Ketika masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang jelas dan mudah dipahami, maka dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyoroti berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah rekomendasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam proses pembenahan kelembagaan BGN ke depan.

KPK sebelumnya menekankan pentingnya penguatan regulasi, kejelasan pembagian tugas antarinstansi, mekanisme pengawasan yang lebih kuat, serta peningkatan transparansi dalam proses penunjukan mitra penyedia layanan gizi. Berbagai aspek tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mencegah potensi penyimpangan.

Selain itu, KPK juga menyoroti perlunya sistem pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan mudah diaudit. Menurut DPP GAN, rekomendasi tersebut sangat relevan mengingat besarnya nilai anggaran yang dikelola dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Pada tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis diketahui mendapat dukungan anggaran sekitar Rp71 triliun. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp171 triliun pada tahun 2026 seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat di berbagai daerah.

Dengan nilai anggaran yang sangat besar tersebut, DPP GAN menilai bahwa setiap tahapan pengelolaan program harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Mulai dari proses perencanaan, pengadaan bahan pangan, penunjukan mitra, distribusi makanan, hingga pelaporan keuangan harus memiliki standar pengawasan yang jelas.

Burhanuddin juga mendorong BGN untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan. Digitalisasi dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta mempercepat proses evaluasi program.

Selain aspek keuangan, DPP GAN juga menilai pentingnya membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang dapat mengukur dampak program secara objektif. Keberhasilan program gizi nasional harus dapat dilihat melalui indikator yang jelas, mulai dari penurunan angka stunting hingga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Burhanuddin, penguatan tata kelola tidak boleh dipahami sebagai upaya administratif semata. Lebih dari itu, tata kelola yang baik merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DPP GAN juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam program berskala nasional bukan hanya pada tahap perencanaan, melainkan pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.

Selain meningkatkan kualitas pengawasan internal, BGN juga didorong untuk memperluas partisipasi publik dalam proses evaluasi program. Masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan berbagai elemen lainnya dinilai penting sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Burhanuddin menegaskan bahwa keberhasilan BGN akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Oleh sebab itu, seluruh program yang dijalankan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan integritas yang tinggi.

DPP GAN meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang kuat serta dukungan sistem pengawasan yang baik, BGN dapat menjadi contoh lembaga negara yang mampu mengelola program besar secara efektif, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap kepemimpinan baru BGN dapat terus memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan tata kelola yang baik, manfaat program akan semakin dirasakan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Burhanuddin.